KurasiNews.com – Tantangan dunia kerja terus berkembang semakin kompleks. Di satu sisi, transformasi digital melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan berbeda. Di sisi lain, jutaan pencari kerja masih menghadapi persoalan klasik seperti kesenjangan kompetensi, terbatasnya peluang kerja, hingga kebutuhan perlindungan yang semakin beragam.
Kondisi tersebut membuat pemerintah dituntut tidak hanya menghadirkan program ketenagakerjaan yang inovatif, tetapi juga memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam konteks inilah tata kelola pemerintahan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan layanan publik, termasuk di sektor ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, melainkan juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan berbasis data, serta memastikan akuntabilitas di setiap lini kerja. Karena itu, penguatan tata kelola kini menjadi salah satu fokus utama Kemnaker dalam menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan nasional.
Tata Kelola Jadi Fondasi Utama Layanan Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tata kelola yang kuat merupakan fondasi penting untuk menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin berkualitas dan berdampak luas bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan nasional pada akhirnya berkaitan erat dengan isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu hadir sebagai institusi yang memberikan solusi konkret melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan terkait Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja dalam upaya meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Yassierli menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas. Mulai dari menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, memperluas kesempatan kerja, memberikan perlindungan bagi pekerja, hingga menangani berbagai persoalan hubungan industrial.
Karena itulah, menurutnya, tata kelola organisasi yang baik menjadi syarat utama agar setiap program dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fokus Tingkatkan SDM dan Peluang Kerja
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Kemnaker terus memperluas program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat pelatihan vokasi agar lulusan SMA maupun SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.
Tidak hanya itu, Kemnaker juga mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja agar peserta pelatihan dapat lebih cepat terserap oleh pasar kerja. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Selain pengembangan SDM, evaluasi terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan juga terus dilakukan. Berbagai aturan yang dianggap menghambat pelayanan akan ditinjau ulang agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun pekerja.
Yassierli menambahkan bahwa peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) turut menjadi prioritas. Kemnaker saat ini sedang menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier pegawai.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat profesionalisme ASN sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Pengawasan Internal dan Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Transformasi organisasi juga dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses kerja berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Di saat yang sama, fungsi investigasi internal juga terus diperkuat guna mencegah potensi penyimpangan sekaligus menjaga integritas organisasi.
Tak kalah penting, Kemnaker saat ini tengah membangun sistem data ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi. Menurut Yassierli, data merupakan fondasi utama dalam memahami persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih akurat.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program sekaligus meningkatkan kualitas organisasi.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kemnaker berharap reformasi birokrasi tidak hanya menghasilkan perbaikan administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih cepat, profesional, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
